Jokowi Siap Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur untuk Rakyat Kecil

Liputan6.com, Sentul - Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan visinya bahwa pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut. Pembangunan yang merupakan program andalan Jokowi ini akan dibuat terkoneksi agar rakyat kecil juga dapat menikmati.

"Infrastruktur-infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita lakukan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara, dengan kawasan-kawasan produksi rakyat," ujar Jokowi dalam pidatonya di Sentul pada Minggu (14/7/2019).

Beberapa kawasan yang Jokowi fokuskan adalah kawasan industri-industri kecil dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Daerah yang memiliki potensi pariwisata juga akan dirangkul dalam pembangunan.

"Kita sambungkan dengan industri-industri kecil, kita sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, kita sambungkan dengan kawasan pariwisata. Arahnya harus ke sana. Fokusnya harus ke sana," ujar presiden.

Konektivitas dalam infrastruktur juga akan menyambung ke kawasan petani, pekebun, dan nelayan. Ini demi memastikan agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur.

"Kita juga jangan lupa menyambungkan infrastuktur-infrastruktur itu dengan kawasan-kawasan persawahan, dengan kawasan-kawasan perkebunan, dengan tambak-tambak perikanan, sambungkan ke sana," tegas Jokowi.

Erick Thohir: Pertemuan Jokowi-Prabowo Runtuhkan Sekat Perbedaan

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi (kanan) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Prabowo mengatakan masyarakat tidak boleh lagi berseteru sebab Pilpres sudah lewat. (Liputan6.com/JohanTallo)

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengapresiasi pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto, Sabtu pagi. Menurutnya, pertemuan ini diharapkan meruntuhkan sekat perbedaan politik yang selama proses Pemilu 2019 telah membelenggu sendi-sendi bangsa.

"Pertemuan ini menjadi langkah maju kedewasaan politik rakyat Indonesia. Para pemimpin yang kita hormati, Pak Jokowi dan Pak Prabowo telah melihatkan jiwa kesatria untuk merangkul kembali seluruh elemen bangsa demi terciptanya Indonesia yang maju," kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/7/2019). 

Dia menyatakan, program pembangunan yang ditawarkan Jokowi maupun Prabowo mempunyai satu landasan yang sama, yakni membangun manusia Indonesia yang andal, sejahtera, berdaulat dan mandiri.

Tanpa sekat, roda kehidupan bernegara dan berbangsa dapat kembali bergulir kencang mengejar ketertinggalan, sekaligus meningkatkan derajat rakyat di segala bidang.

Berbagai program pembangunan untuk mencapai cita-cita luhur para pendiri bangsa mustahil tercapai, tanpa adanya rekonsiliasi dan kolaborasi di antara para pemimpin bangsa.

"Tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret. Tidak ada lagi 01 atau 02. Saya kira pesan inilah yang ingin disampaikan para pemimpin kita. Tidak ada lagi perbedaan karena kita satu bangsa dan Tanah Air Indonesia," ujar Erick.

Peran Prabowo ke Depan

Jokowi-Prabowo makan siang di pusat perbelanjaan FX Sudirman, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Ke depan, Erick mengimbau seluruh elemen bangsa bisa mengikuti langkah Jokowi-Prabowo untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, baik sebagai bagian dari pemerintahan maupun oposisi.

"Untuk menciptakan iklim pembangunan yang sehat, kita butuh kerja sama dan di sisi lain juga perlu fungsi 'check and balance'. Peran inilah yang kita butuhkan dari Pak Prabowo," jelas Erick.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Infrastruktur jadi Syarat Pembangunan Smart City

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan salah satu konsep pembangunan smart city di Indonesia harus diawali dengan pembangunan infrastruktur memadai. Sebab adanya infrastruktur tersebut akan menjadi kebutuhan masyarakat sekitar.

"Jangan smart hanya di satu sisi, kalau kota smart kita harus action menuntut infrastruktur pada level yang bisa membuat masyarakat siap untuk ikuti smart city," kata Menteri Bambang dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (22/8).

Menteri Bambang mengatakan, meski pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta sudah tumbuh pesat, namun belum bisa dikatakan sebagai smart city. Ini dikarenakan dalam pembangunannya belum menyesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

"Saat meninjau di Jakarta Utara tengah malam ternyata di satu kampung itu fasilitas di MCK sanitasinya fasilitas bersama. Akibatnya orang tua yang umur di atas 70, urgensi ke belakang lebih banyak, bayangkan orang tua harus bangun dan antri hanya untuk gunakan sanitasi. Itu Jakarta. Di satu sisi Jakarta ingin ditunjuk smart city. Ini ironis," jelas dia.

Oleh karena itu, sebelum menuju smart city, Menteri Bambang menekankan agar seluruh kota di Indonesia mampu memenuhi pelayanan dasarnya seperti rumah, dan sanitasi. Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi baru berbicara mengenai teknologi.

"Pengembangan smart city di Indonesia jangan bicara teknologi base dulu sebelum kuta melakukan pelayanan dasar. Idealnya masyarakat pasti mau kalau mereka sudah diberikan pelayanan yang cukup oleh pemerintah kota," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Investor Hongkong Tawarkan Smart City ke Kutai Kartanegara

10 Kota Penyewaan Kantor untuk Bisnis Kecil Termahal di Dunia

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edy Damansyah menerima investor dari UN World Global Village Limited yang menawarkan kerja sama membangun smart city di Kawasan Kutai Kartanegara, di Kantor Bupati Kukar, Kalimantan Timur, Senin, 25 Februari 2018.

Presiden UN World Global Lu Jin Ping memilih Kukar untuk proyek pertamanya di Indonesia. Perusahaannya sedang mengembangkan investasinya di Kawasan Asia. “Kukar saya kira memiliki potensi untuk dibangun smart city yang berwawasan IT (Ilmu Teknologi) yang tidak merusak alam. Jika di Kukar sudah dibangun, saya berharap bisa dibangun smart city lainnya di Kalimantan ini,” kata Lu di depan bupati, kepala dinas dan para asisten. 

Lu menjelaskan, di kota mandiri itu akan dibangun berbagai fasilitas mulai dari rumah sakit, sekolah, kampus, pabrik, jalan, perumahan, hingga dermaga pelabuhan untuk arus transportasi laut. “Oleh karena itu kami berharap kota mandiri itu dibangun di kawasan pesisir karena ilmuwan kami akan membangun listrik dari energi air laut,” kata Lu.

Untuk pengembangan kota Mandiri ini, lanjut Lu, dibutuhkan lahan antara 300 hingga 500 hektare. Pembangunan itu akan melibatkan masyarakat setempat dan para ilmuwan dari luar negeri yang akan membagikan ilmunya kepada masyarakat.

“Kami akan menginvestasikan dana US$ 200 miliar untuk kota Mandiri di Kukar ini. Biaya tersebut di luar biaya pembebasan lahan yang juga menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya.

Lu menjelaskan, UN World Global Village Limited adalah perusahaan multi international, yang berkantor pusat di Hongkong. Selama ini mereka sudah membangun smart city di Amerika, Eropa dan beberapa negara Asia. “Di Malaysia sedang dibangun smart city di Kawasan Long Palai senilai US$ 500 miliar,” ujarnya.

Menanggapi rencana tersebut Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah menyambut baik semua pihak yang ingin membuka kerja sama di Kukar.

Menurut dia, selama ini banyak pihak dari perusahaan baik itu, PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMN (Penanaman Modal Nasional) yang sudah berinvestasi di Kukar. Baik itu sector migas, batu bara, perkebunan kelapa sawit, karet dan kehutanan.

Edy menjelaskan, masih ada beberapa potensi di Kukar yang menjadi unggulan, antara lain di sektor perikanan, kemaritiman, yang belum dikelola dengan baik. Dan belum ada pihak-pihak yang serius yang mau berinvestasi dibidang-bidang tersebut.

“Selama ini kami sering menerima kunjung dari Tiongkok, mengatasnamakan BUMN China, setelah presentasi tidak ada follow up-nya. Kami berharap yang ini bisa mewujudkan investasinya. Karena pada dasarnya kami terbuka setiap investasi di Kukar,” kata Edy.

Menurut dia, Kukar termasuk dalam 100 kabupaten di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun smart city. Kukar sedang berusaha mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis IT atau pelayanan masyarakat dengan IT.

“Namun kami berharap setiap PMA yang ingin berinvestasi di Kukar mengikuti prosedur dan aturan yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan sehingga PMA juga harus mengurus persyaratannya di BKPM Pusat,” kata dia.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur di 5 Destinasi Super Prioritas Telan Dana Rp 8,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 memproyeksikan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang.

Pembangunan infrastruktur di lima destinasi super prioritasdilakukan secara bertahap, di mana pada 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,7 triliun. Untuk mengakselerasi pengembangan, Kementerian PUPR akan meningkatkan pagu anggaran infrastruktur menjadi sebesar Rp 7,1 triliun pada 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR melaksanakan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di lima destinasi super prioritas yang telah ditetapkannya setelah rapat terbatas pada 15 Juli 2019.

"Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur," kata Menteri Basuki dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (11/9/2019).

Pada 2020, dalam mendukung konektivitas di KSPN Danau Toba, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga membangun infrastruktur seperti Jembatan Tano Pangol di Kabupaten Samosir sepanjang 1,2 km. Anggaran untuk proyek ini adalah sebesar Rp 297 miliar dengan masa pelaksanaan 2020-2021. Kemudian Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Samosir, dengan total anggaran sebesar Rp 526 miliar.

Infrastruktur Sumber Daya Air

Mandalika-Kuta Lombok (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Selanjutnya, yakni infrastruktur Sumber Daya Air berupa Pelebaran Alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 meter dengan panjang 120 meter, dengan anggaran Rp 325 miliar. Kementerian PUPR juga melakukan Penataan Kawasan Parapat, yakni pembangunan gerbang kawasan Rp 148,2 miliar, dan penataan ruang publik Parapat dengan anggaran Rp 50 miliar.

Di KSPN Borobudur, pada 2020 dilakukan kegiatan berupa penataan kawasan permukiman Borobudur dengan membangun Gerbang Palbapang dan penataan koridor Jalan Mayor Kusen dengan anggaran sebesar 150 miliar.

Lalu, pembangunan Gerbang Klangon dan penataan jalan Klaben, Gerbang Wisata Borobudur, serta Penataan parkir, drop off dan koridor pedagang kaki lima di kawasan Candi Mendut dengan anggaran sebesar Rp 70 miliar.

Untuk KSPN Lombok akan dilakukan pembangunan Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL)–Kuta Mandalika dengan panjang 17 km lebar 25 meter dengan anggaran Rp 1,45 triliun.

Labuan Bajo

Pemandangan Labuan Bajo dari atas Bukit Cinta (Liputan6.com/Ola Keda)

Selanjutnya, pembangunan Promendede dengan anggaran Rp 20 miliar, pengembangan kawasan Gili sebesar 50 miliar, dan pengembangan Geopark Rinjani dengan alokasi Rp 30 miliar.

Sementara untuk KSPN Labuan Bajo, pada 2020 dilakukan peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Atas, peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Bawah, penataan kawasan Puncak Waringin, Batu Cermin, Kampung Baru, Bukit Pramuka, serta kawasan Rinca.

Kemudian untuk KSPN Manado–Bitung–Likupang akan diselesaikan pembangunan Bendungan Kuwilkawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, peningkatan Jalan Akses Likupang, pembangunan Jembatan Bitung–Pulau Lembeh, Jalan Tol Manado–Bitung, penataan Kawasan Bunaken, penataan Kawasan Pantai Malalayang, dan Kawasan Wisata Pantai PAAL–Likupang.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Mengapa Pembangunan Infrastruktur Belum Beri Kemakmuran ke Masyarakat?

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Arie Mufti menyebutkan pihaknya memandang penting pembangunan infrastruktur. Namun mereka menilai ada yang salah dengan pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Dia mengatakan, seharusnya infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan industri dan ekspor. Namun yang terjadi saat ini adalah sebaliknya.

"Bahwasanya memang harus ada pembangunan infrastruktur. Pertanyaannya, kenapa ketika infrastruktur dibangun sedemikian masif kok justru ekspor kita tidak berkembang? kok justru industri kita melemah?" kata dia dalam sebuah acara diskusi di UI Salemba, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Padahal, lanjutnya, pembangunan infrastruktur tidak lepas dari utang. Namun utang tersebut tidak mampu menghasilkan pertumbuhan ekspor seperti yang diharapkan.

"Menurut kami Pak Jokowi sukses membangun infrastruktur hanya untuk infrastruktur yang dijadikam pamflet beton, kepentingan berkampanye, bukan sebagai alat untuk merealisasikan pertumbuhan kemakmuran," ujarnya.

Usung Konsep Berbeda

Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dia mengungkapkan, Prabowo-Sandi akan mengusung konsep berbeda dalam membangun infrastruktur yaitu dengan mengusung efisiensi serta memperbesar porsi swasat di dalamnya.

"Yang ingin kami ubah adalah infrastruktur ke depan harus dibangun dengan efisien dengan melibatkan dunia usaha dan sasaran antara sasaran akhirnya adalah pengembangan industri. Infrastruktur adalah alat untuk merealisasikan produktivitas," ujarnya.

Dia melanjutkan, infrastruktur yang dibangun harus terencana dengan baik dan mampu membuka pusat-pusat industri yang baru, Dia menilai, saat ini masih banyak infrastruktur yang dibangun tanpa perencanaan matang.

"LRT yang jadi beban Sumatera Selatan, Bandara Kertajati yang jadi beban Jawa Barat, bahkan tol di Jawa Timur yang jadi beban dua kabupaten," ungkapnya.

Harus Dongkrak Ekonomi

Suasana pembangunan stasiun LRT di kawasan Ciracas, Jakarta, Sabtu (23/3). Pada tahun 2019, pemerintah menganggarkan dana APBN untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun, naik 1,04% dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Terencana di sini, kata dia, adalah melibatkan Bappenas sejak awal serta lembaga-lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dan akademisi. "Untuk bisa menentukan prioritas, bukan membuat pamflet beton," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang semestinya harus memberi banyak manfaat diantaranya adalah mampu mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan infrastruktur harus mengungkit pertumbuhan ekonomi, harus membuka lapangan kerja untuk anak bangsa, harus dapat diukur dampak keekonomiannya," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More