Jokowi Prioritaskan Infrastruktur Untuk Memajukan Jember

TRIBUNNEWS.COM, JEMBER - Kabupaten Jember adalah kabupaten terbesar ke tiga di Jawa Timur sudah pantas mendapat dukungan infrastuktur yang maksimal.

Dukungan infrastruktur berupa bandara serta dermaga dijamin akan mendukung sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kemaritiman yang akan menambah percepatan pertumbuhan di wilayah Jember dan Besuki Raya.

Hal tersebut dinyatakan Capres Joko Widodo, saat berkampanye dihadapan 30 ribu pendukungnya yang memadati GOR Jember, Jawa Timur, Senin (25/3/2019).

Didampingi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Erick Thohir, calon presiden nomor urut 01 itu mendapat sambutan yang luar biasa meriah. 

"Saya tahu, potensi yang dimiliki Jember. Mulai dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dan potensi sumber daya alamnya. Termasuk juga potensi pariwisata dan juga kemaritiman. Sudah selayaknya semua potensi yang ada itu harus ditunjang infrastruktur yang maksimal, baik itu bandara, dermaga, atau jalur transportasi lainnya. Semua itu dilakukan sebagai fondasi persiapan Indonesia agar semakin maju," ungkap Jokowi.

Mengenai infrastruktur di Jember, pemerintah pusat saat ini tengah meningkatkan status Bandara Noto Hadi Negoro, Jember menjadi skala nasional yang mampu menangani transportasi udara wilayah Besuki Raya secara langsung, baik melalui penerbangan domestik maupun internasional. Selain itu, untuk mendukung sektor kemaritiman tiga dermaga sudah disetujui pemerintah pusat untuk dibangun, yakni dermaga di Pantai Puger, Pantai Payangan, dan Pantai Getem.

"Tak hanya itu, setelah infrastruktur, jika saya terpilih kembali, program pemerintah selanjutnya akan fokus kepada pembangunan manusia. Untuk itu, saya sudah siapkan tiga kartu, yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja. Semua itu untuk mendukung agar generasi penerus kita di masa depan menjadi generasi yang maju dan punya kompetensi tinggi," jelasnya.

Perhatian pemerintah pusat terhadap Jember tergolong tinggi. Kabupaten yang lebih dulu mendunia melalui Jember Fashion Carnaval yang terkenal itu, kini mendapat prioritas dari pemerintah untuk dibangun 3.003 unit rumah bersubsidai di tahun 2019.

Selain itu, pemerintah sudah siap memberikan dukungan maksimal untuk mengembangkan industri kopi dan tembakau yang terus meningkat.

"Pembangunan jalan tol Trans Jawa di ruas Probolinggo-Banyuwangi, melintasi Jember, saya yakini tak hanya akan meningkatkan produksi kopi atau tembakau. Tapi lebih jauh akan mendukung target pencapaian, 20 juta kunjungan wisatawan ke Jember," kata Jokowi.

Sumber:Tribunnews.com

Share:

Read More

Masyarakat Maumere Mulai Rasakan Pembangunan Infrastruktur Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, MAUMERE - Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama, masyarakat di bagian Timur Indonesia.

Pembangunan itu dirasakan oleh para petani buah naga di Dusun Habilopong Desa Umagera, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mereka merasa terbantu dengan pembangunan infrastruktur dan program dari pemerintahan Joko Widodo.

Hal ini disampaikan petani buah naga Eddy Andreas dan Maria Suweti Tutani di Kabupaten Sikka kepada rombongan safari kebangsaan yang dipimpin Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (9/4/2019).

Di lahan pasangan suami istri ini, ditanam buah naga seluas dua hektare Adapun 5 ribu tanaman buah naga sudah berproduksi di lahan mereka.

"Ini sudah tahun ketiga budidaya buah naga," ungkap Eddy.

Ia juga menceritakan kepada Hasto, panen buah naga diperkirakan selama enam bulan dari akhir tahun sampai awal tahun. Produktivitas setiap pohon berkisar 10 sampai 12 buah.

Mengenai produksi buahnya itu, Eddy mengaku tidak pernah menjualnya keluar.

Banyak masyarakat yang datang ke lahan pertaniannya untuk mencoba buah naga mereka. Eddy menilai buahnya sangat disukai masyarakat karena semua bahan penanamannya menggunakan organik.

Sebelum menanam buah naga, Eddy dan sang istri bercocok padi dan jagung.

style="backd-color: #ebebeb; font-family: "Open Sans", arial, sans-serif; padding: 0px;"> Namun, karena sistem irigasi belum terbangun dan tanah di NTT berkarakter kering, maka tanaman padi dan jagung kerap gagal.

"Sementara buah naga tidak membutuhkan banyak air, sehingga cocok untuk ditanam disini," jelas Eddy.

Ia juga beruntung berkat bantuan pemerintah lewat Kementerian PUPR irigasi di lahannya bisa terairi. Lahannya cukup air karena bantuan bor air yang bisa menghasilkan 4,8 liter per detik.

Sementara itu, Hasto turut mengapresiasi semangat suami istri ini sehingga mampu menjadi masyarakat mandiri dan turut menghijaukan lingkungannya.

Di samping itu, buah naga yang dihasilkan oleh pasutri ini berbeda dengan daerah lainnya. Hasto juga menunjukkan buah naga dari Makassar yang warnanya pucat dan lebih kecil.

"Inilah yang dilihat oleh Bapak Jokowi bahwa infrastuktur berupa air masih kurang sehingga Pak Jokowi membangun tujuh waduk air untuk membuat perubahan pada lingkungan," kata Hasto.

Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini juga menilai semangat Jokowi dalam melihat satu per satu persoalan rakyat dan menciptakan solusi adalah contoh pemimpin yang dibutuhkan bangsa.

Menurut Hasto, Jokowi pun akan memberikan tenaganya untuk menyelesaikan persoalan bangsa hingga ke akar rumput.

"Kami percaya beliau bisa memimpin republik ini dengan sangat baik. Bukan memimpin dengan cara menampilkan emosi dan temperamental," tandas Hasto.

Kunjungan Hasto ke lahan pertanian ini merupakan rangkaian kampanye terbuka PDI Perjuangan di NTT.

Sumber:Tribunnews.com

Share:

Read More

Jokowi Boyong 6 Menteri ke Sulut Kawal Pembangunan Infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM, MINAHASA UTARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memboyong enam menterinya untuk mengawal pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (4/7/2019).

Enam menteri yang dibawa Jokowi di antaranya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Infrastruktur pertama yang ditinjau Jokowi yaitu pembangunan terminal baru Bandara Sam Ratulangi dengan luas 56 ribu hektare dengan kapasitas 6 juta penumpang setiap tahun. Selain itu, pemerintah pun akan memperpanjang landasan pacunya agar bisa didarati pesawat berbadan besar.

"Kita perintahkan agar segera dibangun terminal baru, akan dimulai September ini dan akan diselesaikan Agustus 2020," ucap Jokowi.

Jokowi berharap, setelah terbangunnya terminal baru maka jumlah wisawatan asing yang berkunjung ke Sulut meningkat secara signifikan. Tercatat, sejak awal tahun hingga Mei 2019, wisawatan asing yang berkunjung ke Sulut sebanyak 55.144 ribu orang dan mayoritas berasal dari Tiongkok.

Setelah meninjau Bandara Sam Ratulangi, Jokowi dan rombongan langsung bergegas ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang di Minahasa Utara. Jarak tempuh bandara ke lokasi tersebut, memakan waktu sekitar satu jam setengah.

Di sini, Jokowi bersama para menterinya yang disampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey berjalan mengitari sejumlah titik sembari diberikan penjelasan pembangunan KEK Pariwisata Likupang.

Menurut Jokowi, kesiapan infrastruktur pariwisata sangat penting untuk menggenjot kunjungan wisatawan asing ke Sulut. Oleh sebab itu, diperlukan kerja yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama menyiapkan sarana dan prasarana pendukung .

"Di sini (KEK Likupang) ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ini pemerintah pusat ingin membackup hal-hal yang belum siap, misalnya jalan-jalan yang belum lebar, dilebarin, tol yang belum selesai, diselesaikan, mungkin tolnya Oktober rampunglah," tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun, meminta pemerintah daerah Sulut dan Kementerian Pariwisata untuk membuat kegiatan wisata yang teragenda secara pasti, misalnya per minggu atau per bulan.

"Jadi orang ke sini asa terus yang ditonton, ini juga harus ada yang nyiapin, minimal setia minggu harus ada," ucapnya.

Usai meninjau KEK Likupang, Jokowi langsung menuju agenda selanjutnya untuk membagikan 2 ribu sertifikat tanah ke warga Sulut di Graha Gubernuran Bumi Beringin. Saat sambutannya, Jokowi menyampaikan, perekonomian Sulut tumbuh karena adanya kunjungan wisatawan.

"Kita ingin mengembangkan wisata di Sulawesi Utara, kita melihat ekonomi di sini tumbuh karena wisata dan akan tumbuh lebih baik juga karena wisata. Jalan sempit kita gedein, jembatan dibangun meski mahal, untuk Sulawesi Utara nggak apa-apa mahal," tuturnya.

Diketahui, saat kontestasi Pilpres 2019,, Jokowi-Ma'ruf menang telak di Provinsi Sulawesi Utara. Pasangan tersebut memperoleh suara 1.220.524 suara dan pasangan Prabowo-Sandiaga hanya mendapatkan 359.685 suara.

Sumber:Tribunnews.com

Share:

Read More

Temui Luhut, Gubernur Maluku Utara Lapor Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memanggil Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba ke Kantornya Jakarta. Adapun pemanggilan ini guna mengetahui bagaimana tindak lanjut dari pembangunan infrastruktur di daerah Maluku Utara.

Ditemui usai rapat, Abdul Gani tidak berkomentar banyak mengenai hasil pertemuannya dengan Menko Luhut. Dia mengatakan, rapat kali ini hanya sebatas memberikan laporan dari perkembangan di daerah yang dipimpinnya.

"Cuma lapor saja tadi. Laporkan data. Ya biasa-biasa saja lah cuma lapor saja," kata Abdul Gani saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin (13/5/2019).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widowo resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2019-2024 Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin. Usai dilantik, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani meminta agar Presiden Jokowi membangun jalan tol di daerahnya.

"Dari ibu kota provinsi (Ternate) sampai ke Bandara Maluku Utara, Insya Allah akan kita lanjutkan pembangunannya. Saya minta langsung ke presiden agar ada jalan bebas hambatan antara ibu kota dan bandara," ujar Abdul Gani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/5).

Menurut dia, jarak dari Ternate ke bandara Maluku Utara kurang lebih 100 kilometer. Dia meyakini dengan dibangunnya jalan tol, maka akan mempersingkat waktu tempuh ke Bandara.

"Kurang lebih 100 kilometer dengan jalan bebas hambatan bisa kita tempuh dalam 45 menit," kata dia.

Selain itu, Abdul Gani juga berjanji akan membangun infrastruktur yang belum selesai, seperti jalan lingkar Halmahera. Hal ini sesuai instruksi Presiden Jokowi yang meminta kepala daerah menyambung infrastruktur.

"Kita belum selesai masalah seperti jalan, lingkar halmahera, sekitar kabupaten/kota, beberapa pulau juga belum selesai. Mudah-mudahan periode presiden kali ini juga saya dan wakil bisa melanjutkan proyek tersebut," tuturnya.

"Di samping program pendidikan, perguruan tinggi, SDM yang harus kita prioritaskan. Kami juga punya sumber di sana, pariwisata, yg luar biasa tinggal kita kembangkan," sambung Abdul Gani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Di Paris, Gubernur BI Pamerkan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Indonesia

Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris (Dok: Bank Indonesia)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada 7 Mei 2019. Di sana, dia menekankan 3 (tiga) upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

Pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan reformasi struktural, baik reformasi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi pengaturan, disamping juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur.

Kedua, penguatan koordinasi antar otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta. "Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk PPP, projects bonds, infrasctructure funds, asset and earning backed securities, dan blended finance," jelas Perry dalam keterangannya, Rabu (8/5/2019).

Ketiga, akselerasi pengembangan infrastruktur yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (social and environmental infrastructure) untuk mendukung pencapaian agenda SDG 2030.

Perry menjelaskan, setelah sukses meluncurkan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Indonesia menerbitkan Green Sukuk yang pertama pada awal tahun ini.

"Hal ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen terhadap pengembangan social and environmental infrastructure di Indonesia," ucap Perry.

Infrastruktur Mendukung, Menhub Optimistis Mudik Lebaran 2019 Makin Baik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan serta pengarahan saat Launching Perkumpulan Angkutan Daring Indonesia (PADI) di Gedung Inkoppol, Jakarta, Senin (7/1). (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin rapat koordinasi menyambut persiapan arus mudik Lebaran Idulfitri 2019. Budi Karya optimistis arus mudik lebaran tahun ini akan semakin baik.

"InsyaAllah mudik kali ini akan lebih baik. Karena infrastruktur sudah lebih baik dan sangat mendukung," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Budi Karya memperkirakan animo masyarakat melakukan mudik lebaran kali ini lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Infrastruktur yang memadai memungkinkan mudik melalui jalur darat akan tetap menjadi primadona masyarakat.

Dia pun meminta seluruh stakeholder lebih siap melayani masyarakat yang melakukan perjalanan dalam rangka silaturahmi dan liburan lebaran Idulfitri 2019.

"Mudik darat kali ini masih menjadi konsen. Oleh karenanya, keselamatan di jalan para pemudik juga menjadi perhatian yang khusus," tutur Budi Karya.

Rapat koordinasi angkutan lebaran 2019 ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Refdi Andri, Dirjen Hubdar Budi Setiadi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel, Wakapolda DIY Brigjen Bimo Anggoro Seno, serta perwakilan stakeholder terkait

Menteri Bambang dan Utusan Negeri K-Pop Bahas Infrastruktur RI

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, Selasa (4/9). (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro bertemu dengan President/Chairman of the Export-Import Bank of Korea (Korean Exim Bank), Sung Soo Eun. Pihak Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) bertemu di Fiji untuk membahas agenda kerja sama pembangunan antar kedua negara.

Pertemuan keduanya membahas niat Korean Exim Bank untuk meningkatkan kerja sama lewat program Economic Development Partnership Facility (EDPF). Program ini sejalan dengan visi Presiden Korsel Moon Jae In yang berkomitmen menjalin kerja sama degan negara-negara ASEAN.

"Kementerian PPN/Bappenas mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin dan dukungan Korean Eximbank terhadap perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia. Kami sangat menghargai rencana Korea Eximbank dan EDCF untuk membawa kerja sama Korea-Indonesia ke level yang lebih tinggi," ujar Menteri Bambang dalam rilis resminya, Kamis (2/5/2019).

EDCF ini dirancang sesuai New Southern Policy dari Presiden Moon untuk mendukung kebutuhan finansial pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Peran Korean Eximbank di Indonesia meliputi dua fungsi, pertama sebagai eksekutor pendanaan kerja sama pembangunan serta memastikan implementasi pendanaan, baik itu yang dari Pemerintah Korea maupun Exim Bank, dapat berjalan lancar. Kedua, menjadi institusi pelaksana pendanaan ekspor-impor komersial.

Untuk periode 2016-2020, pendanaan bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance) dari EDCF sudah mencapai USD 600 juta atau setara Rp 8,5 triliun (USD 1 = Rp 14.242).

Dana sebesar USD 129 juta (Rp 1,8 triliun) dialokasikan untuk proyek engineering pantai dan sungai, serta rehabilitasi irigasi strategis di barat Indonesia. Sementara, ada proyek lagi yang disiapkan yaitu e-Government/pusat data (USD 150 juta/Rp 2,1 triliun) dan bantuan navigasi (USD 68 juta/Rp 968,4 miliar).

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur Asal-asalan, Bupati Garut Meradang

Liputan6.com, Garut Bupati Garut, Jawa Barat, Rudy Gunawan meradang. Hal ini lantaran buruknya pengerjaan sejumlah pembangunan infrastruktur dasar fasilitas publik, dalam satu tahun terakhir di wilayahnya.

"100 persen Puskesmas itu tidak benar, saya juga akan laporkan ke BPK," ujarnya, Kamis (13/6/2019).

Menurut Rudy, pembangunan sejumlah fasilitas publik yang dilakukan pihak ketiga, terkesan asal-asal, dengan tidak memperhatikan kualitas yang dihasilkan.

"Coba lihat pintunya pakai papan, saya keliling (kecamatan) hampir semua enggak benar," kata dia.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur puskesmas di Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet, Cisompet dan beberapa kecamatan lainnya, jauh dari kualitas memuaskan. "Coba cek, habis (rusak) semua, yang Cisompet temboknya sudah retak-retak," kata dia.

Saat ini penilaian seluruh proyek pembangunan puskesmas dan pasar di Garut, hanya dilakukan uji petik Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tanpa pemeriksaan menyeluruh. "Jelas (pembangunan) puskesmas saya kecewa sekali," ujarnya  geram.

Tidak hanya puskesmas, pembangunan sejumlah pasar pun bermasalah. "Di Leles itu (Pasar Leles) kerugiannya Rp 670 juta tambah ada beban keterlambatan kurang lebih menjadi Rp 800 juta," kata dia.

Akibatnya, pembangunan pasar terpaksa dihentikan sementara waktu karena progres pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai target. "Bagi kami sebenarnya pasar Leles itu rugi, kenapa rugi? Karena terlambat," ungkap Rudy berang.

Untuk itu, lembaganya berharap seluruh pejabat terkait ikut bertanggung jawab terhadap buruknya pembangunan infrastruktur sarana publik yang dilakukan pihak ketiga itu. 

"Pengendaliannnya yang harus benar, PPK-nya harus tuduk, kepala dinasnya harus benar," ujar dia menyindir anak buahnya.

Modus Kejahatan

Nampak salah satu proyek pembangunan gedung milik pemerintah di Garut tengah dalam pengerjaan (LIputan6.com/Jayadi Supriadin)

Buruknya hasil progres pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di Garut, ujar Rudy, disebabkan tidak seriusnya pengembang menggarap pekerjaan di lapangan.

Ada beberapa modus jahat yang dilakukan pengembang, untuk menyiasati untung besar. "Minimal ada empat modus," kata dia.

Pertama, terjadinya kongkalikong atau pemufakatan jahat antara pejabat berwenang, pengembang, dan pelaksana di lapangan. "Itu sejak awal, misalkan pelaksananya orang Garut, tapi perusahaannya di luar (Garut) dan direkturnya enggak pernah ke lapangan," kata dia.

Kedua, para pemborong mengatur besaran harga dengan nominal yang tidak masuk akal, sehingga berpotensi merugikan anggaran negara. "Kamu harus gini, gini, gini, dan lainnya," kata dia.

Ketiga, buruknya progres pelaksanaan proyek di lapangan akibat tidak adanya monitor dan evaluasi yang baik. "Jadi RAK (Rancangan Anggaran Kegiatan)-nya itu dikasihkan, saya kan tahu," ungkap dia.

Keempat, ketidakhadiran pemenang proyek di lokasi pengerjaan program yang tengah dikerjakan sehingga pengerjaan jauh dari hasil yang memuaskan. "Ke depannya jika tidak datang itu pasti di-black list," ancam dia.

Dengan buruknya sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur di lapangan, Rudy meminta seluruh pejabat terkait bertanggung jawab, dan segera melakukan pemeriksanaan. "Harus ada tindakan, mereka itu jabatannya harus benar," pinta dia.

Tidak hanya itu, lembaganya bakal menerapkan aturan baru dengan meminta seluruh kontraktor menandatangani perjanjian di depan umum untuk tidak menjual SPK kepada pihak lain. "Kalau disubkontraktorkan kami ada klausul tidak dibayar," kata dia.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Bukan Infrastruktur, Pembangunan Periode 2020-2024 Fokus pada Pendidikan Vokasi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memutuskan untuk memfokuskan pembangunan pada periode kedua yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan hal ini berbeda dengan periode sebelumnya pada 2014-2018 yang fokus dalam pembangunan infrastruktur.

"Sama seperti di (periode) pertama pemerintah (Joko Widodo) fokus membangun infrastruktur. Dalam periode kedua pemerintah akan fokus memperbaiki kualitas sumber daya manusia," kata dia dalam acara DBS Asian Insight Seminar 2019 Indonesia : Looking Ahead Post Election, di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dia mengungkapkan, salah satu strategi yang disiapkan pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut adalah melalui pelatihan vokasi.

Periode pelatihan vokasi yang tidak begitu panjang disebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah memilih strategi. Menurutnya, pelatihan vokasi akan memberikan keterampilan lebih bagi SDM nasional, dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan pendidikan formal.

"Kita melihat jalur science itu lama ceritanya, sementara sebagian besar tenaga kerja yang bekerja itu pendikannya paling SD, SMP, SMK. Sehingga kita perlu membekali para pemuda kita dengan keterampilan. Kalau biacra keterampilan itu adalah vokasi," ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan dua bentuk program pelatihan vokasi. Yang pertama adalah pelatihan serupa dengan program Balai Latihan Kerja (BLK) yang hanya memakan waktu pelatihan antara tiga sampai lima bulan.

Kendati demikian, Menko Darmin mengakui bahwa program BLK yang saat ini sudah dijalankan masih belum maksimal dan perlu ada perbaikan.

"Model yang ada sekarang walau bukan model yang baik adalah BLK. BLK ada yang baik dan tidak baik," ujarnya.

Lalu, program kedua yang disiapkan pemerintah ialah perbaikan kurikulum SMK. Sebab, menurutnya saat ini masih banyak kualitas SMK yang masih kurang baik.

"Kemudian ada tempat praktek lebih dari itu ada tempat magang. Tidak ada magang maka vokasi tidak jalan," tutupnya.

Pemerintah Siapkan Strategi Agar Pendidikan Vokasi Bisa Nendang

Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (sv.ugm.ac.id)

Pemerintah terus berupaya mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia. Pendidikan vokasi yang baik diharapkan dapat menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap memasuki dunia kerja.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, ke depan pengembangan pendidikan vokasi akan berfokus pada tiga poin, yakni penguatan Politeknik, SMK, dan BLK (Balai Latihan Kerja).

"Ke depan ini harus ada target yang akan kita lakukan dengan beberapa Kementerian tersebut, bukan hanya berapa orang di bidang apa, sektor mana, kerja sama dengan negara yang mana. Tapi juga terkait dengan anggaran yang akan datang. Karena ini juga akan masuk ke kartu pra kerja dan kartu kuliah," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan pemerintah juga akan berfokus untuk menyiapkan strategi implementasi program-program penguatan vokasi.

"Misalnya Kementerian mana saja yang nantinya harus terlibat, kemudian program-program spesifik apa yang bisa nendang lah dari sisi untuk mempercepat pekerja skilled kita," urai dia.

"Kedua, agaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada misalnya soal kurikulum lah, soal pelibatan industri, soal instruktur atau guru dan sebagainya," imbuhnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More