Menko Darmin Banggakan Pembangunan Infrastruktur era Jokowi-JK

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (15/10). Dalam kesempatan itu, Menko Darmin membanggakan capaian lima tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Menko Darmin, selama lima tahun terakhir telah banyak capaian yang dirasakan masyarakat. Salah satunya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Baik itu jalan, pelabuhan, laut, waduk, hingga yang terakhir diresmikannya pengoperasian palapa ring.

"Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun telah membangun cukup besar-besaran infrastruktur. Itu juga membawa banyak benefit bagi kita membuka konektivitas bagi kita melancarkan kegiatan ekonomi," kata dia dalam sambutannya, di Jakarta, Selasa (15/10).

Menko Darmin menyebut kehadiran infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ke depan akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain konektivitas, pembangunan infrastruktur akan mudah mobilisasi barang ekspor dan impor pun akan memakan waktu cepat.

"Bagaimanapun juga infrastruktur itu tidak didasarkan pertimbangan jangka pendek. Dirancang dengan pertimbangan jangka panjang," jelasnya.

Darmin berharap pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah selanjutnya. Utamanya, menghubungkan infrastruktur dengan sentra-sentra kegiatan ekonomi. Seperti pariwisata, industri, hingga kawasan ekonomi khusus.

"Jadi infrastruktur tetap prioritas dengan catatan kita tidak lagi fokus benar kepada backbone infrastruktur," ucapnya.

Sumber:Merdeka.com

Share:

Read More

Kemenkeu Beberkan Penyebab Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tersendat-sendat

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat. Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.

"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah Daerah (jadi terbagi)," katanya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).

Askolani mengatakan, pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif. Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan.

Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur. Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk itu, arah kebijakan pemerintah di 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Di mana, pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal di 2020.

"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita liat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.

Sumber:Merdeka.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur Ubah Perilaku Masyarakat

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran akan mengubah perilaku masyarakat. Sebab, dengan konektivitas yang mudah masyarakat kini bisa bebas bepergian.

"Pembangunan infrastruktur pasti akan mengubah perilaku kita semua," kata Basuki di Kantornya, Jakarta, Senin (23/9).

Basuki mencontohkan, sekarang ini banyak dari masyarakat Malang yang ingin makan pecel Madiun langsung datang ke Madiun. Setelahnya, warga tersebut dapat kembali lagi ke rumahnya.

"Sekarang banyak yang dari Malang kalau ingin makan pecel Madiun. Ayo rek sarapan ke Madiun, bisa," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa perubahan perilaku tersebut juga terjadi di daerah lain. "Ini mendorong perubahan tingkah laku. Saudara-saudara saya yang di Semarang mengatakan, mereka bisa makan siang di Solo, kemudian kembali lagi," urainya.

Sri Mulyani menyebut hal ini bisa dilakukan karena mobilitas menjadi lebih mudah lantaran konektivitas di Pulau Jawa dari barat ke timur, dari utara ke selatan kian tersambung.

"Jadi mobilitas antara kota bisa sambung-menyambung menjadi satu," tandasnya.

Sumber:Merdeka.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur Tak Perlu Investasi Jika Banyak Orang Menabung

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menegaskan bahwa BI akan terus mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Sebab terdapat sejumlah keuntungan jika makin banyak masyarakat yang menabung.

Pertama, dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk membiayai pembangunan akan meningkat. Dengan begitu keharusan Indonesia untuk mencari dana dari luar akan menurun.

"Sambut baik dan support. Kalau ini sukses, tabungan masyarakat banyak. Tentu pembangunan tidak ongkos dari luar. Dana yang untuk pembangunan di Indonesia ini, bisa ditopang," kata dia, di Jakarta, Sabtu (19/10).

Selain itu, lanjut dia, inklusi keuangan juga dapat mendorong terjadinya distribusi kekayaan. Kemudian akan mendorong stabilitas sistem keuangan di Indonesia. "Kalau sistem keuangan stabil, akan tahan kepada krisis," ujar Onny.

Bank Indonesia juga terus berupaya tanggap terhadap situasi keuangan terkini, seperti tumbuhnya ekonomi digital. BI juga akan terus mendorong penggunaan transaksi nontunai.

Menurut dia, salah satu keuntungan dari transaksi nontunai yakni mendekatkan masyarakat pada lembaga keuangan formal. "Kalau sudah transaksi non-cash lama-lama bisa nabung, dalam bursa, asuransi, bisa beli saham, bisa investasi," urai dia.

Selain itu, transaksi nontunai juga memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti berbelanja. "Orang belanja di pasar tidak bawa uang cash. Jadi pergi ke pasar tidak usah bawa uang. Cukup bawa handphone," tandasnya.

Sumber:Merdeka.com

Share:

Read More

Jika Tak Bangun Infrastruktur, Indeks Daya Saing Indonesia Makin Merosot

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menilai turunnya peringkat daya saing global Indonesia yang dirilis World Economic Forum tahun ini, akan lebih parah apabila tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar besaran.

Sebab, salah satu indikator pembentuk indeks daya saing global diberi peringkat oleh World Economic Forum yakni kinerja pembangunan infrastruktur.

"Kalau pemerintah Jokowi-JK tidak bangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot. Dengan apa yang kita bangun saja kita sekedar di tengah-tengah, peringkat 72. Artinya defisit infrastruktur kita masih sangat-sangat besar," katanya dalam dalam acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (15/10).

Seperti diketahui, peringkat daya saing Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan. Menurut laporan World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat ke posisi-50.

Menurut Lembong, peringkat daya saing Indonesia itu hanya diitopang oleh indikator tradisional, seperti besarnya ukuran pasar domestik Indonesia yang diberi peringkat ke-7 dengan nilai 82, hingga stabilitas ekonomi dengan nilai 90 dan posisi ke-54.

Sementara, lanjut Lembong negara-negara lain kini tengah melakukan reformasi yang lebih cepat dibandingkan Indonesia, di mana indikator-indikator pembentuk indeks daya saing globalnya mengalami peningkatan yang signifikan dan terdistribusi dengan baik seperti Singapura maupun Thailand.

"Satu tantangan mengenai daya saing, peningkatan negara tetangga tak pernah statis, tak pernah bediri diam saja. Mereka berupaya inovasi menandatangani perjanjian perdagangan, promosi investasi, membenahi bidang ketenagakerjaan. Jadi persaingan regional dan internasional sangat dinamis," tuturnya.

Di samping itu, keterbukaan ekonomi Indonesia belum cukup di banding negara-negara lain sehingga arus investasi sedikit masuk dan transfer teknologi dari negara-negara maju juga stagnan. Itu tercemin dari indikator kapasitas inovasi Indonesia yang dinilai World Economic Forum terbatas dengan nilai 37,7 dan posisinya ke-74.

"Nah semakin sebuah ekonomi membua diri terhadap internasional semakin dia bisa ambil teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi dari berbagai macam negara. Semakin tidak terbukan maka maka smekin sedikit, sehingga sulit dunai usaha, pejabat nyontek dari best practice seluruh dunia," pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Turun

Laporan World Economic Forum (WEF). Dok WEF

Peringkat daya saing Indonesia turun pada tahun ini. Menurut laporan World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat ke posisi 50.

Ini tertuang dalam laporan WEF bertajuk "The Global Competitiveness (GCI) Report 2019", seperti dikutip dari situsnya, Rabu (9/10/2019).

Tercatat jika skor GCI Indonesia turun 0,3 poin menjadi 64,6. Secara umum, kinerja daya saing Indonesia tidak berubah alias stagnan.

Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Negara ini di belakang Singapura (1), Malaysia(27) dan Thailand (40).

Laporan menyebutkan jika kekuatan utama Indonesia adalah ukuran pasar yang besar (82,4) dan stabilitas kondisi ekonomi makro (90). Kemudian kondisi budaya bisnis yang dinamis (69,6), sistem keuangan yang stabil (64).

WEF juga menilai, tingkat adopsi teknologi Indonesia juga tinggi. Namun kualitas akses tetap relatif rendah. Hal yang menjadi catatan adalah kapasitas inovasi (37,7) yang masih terbatas walaupun ada peningkatan.

Indeks GCI ini memetakan lanskap daya saing berdasarkan 141 komponen ekonomi melalui 103 indikator yang terbagi ke dalam 12 tema.

Setiap indikator, menggunakan skala dari 0 hingga 100, yang menunjukkan seberapa dekat ekonomi dengan keadaan ideal atau batas daya saing.

Pilar yang mencakup unsur sosial-ekonomi adalah: institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan inovasi.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Infrastruktur Jadi Salah Satu Kinerja Positif Pemerintahan Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mencatat torehan keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun memimpin. Menurutnya, salah satu keberhasilan besar era Jokowi-JK adalah pembangunan infrastruktur secara masif.

"Keberhasilan utamanya pembangunan infrastruktur dan itu kita harus berterimakasih sebesar besarnya kepada Pak Jokowi," kata Piter saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dia menilai tanpa keberanian Presiden Jokowi, maka masyarakat Indonesia tidak bisa merasakan yang namanya infrastruktur yang masif dan merata. Kehadiran infrastruktur, kata dia, tidak lagi berpusat di Pulau Jawa saja, melainkan keseluruh luar Jawa pun terus ditingkatkan oleh pemerintahannya.

"Sekarang kita kan merasakan orang pulang ke Sumatera sudah bisa lewat tol. Nanti ada juga tol di Kalimantan ini luar biasa," kata dia.

Hanya saja, menurut dia, keberhasilan itu tidak diimbangi oleh desain strategis daripada pembangunan itu sendiri. "Tapi sayangnya kebijakan infrastruktur ini kurang dirancang tidak didesain dari awal itu bagaimana pemanfaatannya sehingga hasilnya kurang maksimal. Itu aja yang kurang," jelas dia.

Ke depan, Piter mengarapkan agar pembangunan infrastruktur ini tidak bertumpu pada satu sektor saja melainkan perlu dikembangkan agar bisa lebih komperhensif. "Tujuan kita mau kemana, mana saja yang kita mau kembangkan?," imbuh dia.

Dia menambahkan, salah satu yang ditinggalkan saat ini adalah industri. Bahkan pertumbuhan industri hanya mampu bergerak di kisaran 5 persen. Padahal, negara-negara lain sudah berada di atas 20 persen.

"Di zaman Pak Jokowi juga industri turun, tapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena proses penurunan itu sudah berlangusng sekitar 11 tahun lalu kontribusi dari industri turun, sayangnya pada periode Jokowi tidak ada upaya menghambat laju penurunan itu petumbuhan industri," jelasnya.

Kegagalan

Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, Piter mengaku belum menemukan terkait catatan hitam atau kegagalan yang dialami pada pemerintahan Jokowi-JK. Hanya saja ada beberapa yang memang dianggap belum bisa dioptimalkan oleh pemerintahannya.

"Gagal menurut saya tidak punya catatan kegagalan dari Pak Jokowi. Tapi kalau kurang optimal saya masih melihat banyak. Masih banyak sekali yang kurang optimal karena sekali lagi memang tidak bisa melakukan semuanya Pak Jokowi pikiran dari awalnya membangun infrastruktur akan beres semua tapi tidak. Kita berharap dia belajar dari situ," tandasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Jokowi Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur di Periode Kedua

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode kedua. 

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

"Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan," kata dia, Minggu (20/10/2019).

Infrastruktur yang dibangun, lanjut dia, akan menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," tandas Jokowi.

Sah Jadi Presiden, Simak 5 Janji Kerja Jokowi

Presiden Joko Widodo bersama ibu negara Iriana didampingi putra putrinya memberikan keterangan sebelum meninggalkan Istana Merdeka menuju gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi bersama keluarga menuju DPR untuk dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Keduanya dilantik MPR pada Minggu (20/10/2019).

Usai pengambilan sumpah, Jokowi memberikan pidato pertamanya sebagai presiden. Dia mengungkapkan, ada 5 hal yang akan dikerjakan pemerintahannya dalam beberapa tahun ke depan.

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. "Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ujar dia.

Dia menilai hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Indonesia dikatakan memerluka 7 endowment fund yang besar untuk manajemen SDM.

Dalam meraih ini, pemerintakan akan mengoptimalkan kerja sama dengan industri. Kemudian penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Hal kedua yangd dikerjakan, ungkap Jokowi adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, penyederhanaan regulasi. "Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas," jelas dia.

Pemerintah, kata dia bersama DPR akan menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," ungkap Jokowi.

Janji Kerja Lainnya

Presiden terpilih Joko Widodo saat menghadiri pelantikan Presiden dan Wapres 2019 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi-Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Keempat, penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan secara besar-besaran. Kemudian memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Memangkas prosedur birokrasi yang panjang.

"Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tegas dia.

Jokowi mengaku juga sudah memminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

Bahkan bagi dia mengaku tak ingin memberi ampun. "Saya pastikan, pasti saya copot," tega sdia.

Terakhir, adalah transformasi ekonomi. Indonesia dikatakan harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

"Ini yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," dia menandaskan.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Rudiantara Cerita Hambatan Bangun Jaringan di Pulau Jawa

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengisahkan tantangan saat membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi di Pulau Jawa. Kendati pembangunan lebih masif dibandingkan di luar Pulau Jawa, namun bukan berarti tanpa hambatan.

Menurutnya, kendala yang dihadapi operator yakni kerap 'diperas' oleh pengelola gedung ketika hendak menaruh kabel (ducting) di bawah gedung. Pemilik gedung kerap membebankan biaya kepada operator seluler yang hendak menaruh kabel di bawah gedung.

"Itu kena cas [dikenai biaya] oleh gedung. Operator dianggap sebagai 'fat cat' jadi diperes saja. Kalau tidak kenal sama gedung tidak dikasih (ducting), begitu kenal sekalipun dicas mahal," ucap Rudiantara saat ditemui di rumah dinas di Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Juamt (18/10).


Padahal menurutnya Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan tempat bagi operator untuk menaruh kabel di gedung-gedung.

Peran Pemda untuk memfasilitasi sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Rudiantara mengatakan hal itu sebagai fasilitas penting yang harus ada di setiap gedung.

"Gedung itu mandatory menyediakan ducting untuk operator. Cek di Singapura," ujarnya.

Sementara menurutnya para Pemda menginginkan operator membangun jaringan telekomunikasi di kotanya. Tetapi mereka tidak menyiapkan fasilitas bagi operator menaruh kabel di gedung-gedung.

"Mereka minta saya mendorong operator untuk membangun tapi mereka tidak membangun fasilitas. Saya bilang kalau tidak bangun fasilitas ya buat apa saya suruh operator suruh bangun tempat Anda," ucapnya.
"Inginnya orang bangun BTS tapi fasilitasnya di susah-susahin suruh bayar mahal. Harusnya itu diperlakukan sebagai fasilitas esensial."

Sebaliknya, hal tersebut justru menjadi nilai tambah bagi pembangun jaringan telekomunikasi di area timur.

Pemda di area Indonesia timur seperti Papua justru lebih kooperatif mendukung pembangunan jaringan telekomunikasi.

"Memfasilitasi karena mereka benar benar ingin sinyal, di beberapa lokasi kota-kota malah kebalik pikirannya," ucapnya.

Sumber:CNNIndonesia.com

Share:

Read More