Jokowi Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur di Periode Kedua

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode kedua. 

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

"Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan," kata dia, Minggu (20/10/2019).

Infrastruktur yang dibangun, lanjut dia, akan menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," tandas Jokowi.

Sah Jadi Presiden, Simak 5 Janji Kerja Jokowi

Presiden Joko Widodo bersama ibu negara Iriana didampingi putra putrinya memberikan keterangan sebelum meninggalkan Istana Merdeka menuju gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi bersama keluarga menuju DPR untuk dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Keduanya dilantik MPR pada Minggu (20/10/2019).

Usai pengambilan sumpah, Jokowi memberikan pidato pertamanya sebagai presiden. Dia mengungkapkan, ada 5 hal yang akan dikerjakan pemerintahannya dalam beberapa tahun ke depan.

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. "Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ujar dia.

Dia menilai hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Indonesia dikatakan memerluka 7 endowment fund yang besar untuk manajemen SDM.

Dalam meraih ini, pemerintakan akan mengoptimalkan kerja sama dengan industri. Kemudian penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Hal kedua yangd dikerjakan, ungkap Jokowi adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, penyederhanaan regulasi. "Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas," jelas dia.

Pemerintah, kata dia bersama DPR akan menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," ungkap Jokowi.

Janji Kerja Lainnya

Presiden terpilih Joko Widodo saat menghadiri pelantikan Presiden dan Wapres 2019 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi-Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Keempat, penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan secara besar-besaran. Kemudian memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Memangkas prosedur birokrasi yang panjang.

"Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tegas dia.

Jokowi mengaku juga sudah memminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

Bahkan bagi dia mengaku tak ingin memberi ampun. "Saya pastikan, pasti saya copot," tega sdia.

Terakhir, adalah transformasi ekonomi. Indonesia dikatakan harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

"Ini yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," dia menandaskan.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Rudiantara Cerita Hambatan Bangun Jaringan di Pulau Jawa

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengisahkan tantangan saat membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi di Pulau Jawa. Kendati pembangunan lebih masif dibandingkan di luar Pulau Jawa, namun bukan berarti tanpa hambatan.

Menurutnya, kendala yang dihadapi operator yakni kerap 'diperas' oleh pengelola gedung ketika hendak menaruh kabel (ducting) di bawah gedung. Pemilik gedung kerap membebankan biaya kepada operator seluler yang hendak menaruh kabel di bawah gedung.

"Itu kena cas [dikenai biaya] oleh gedung. Operator dianggap sebagai 'fat cat' jadi diperes saja. Kalau tidak kenal sama gedung tidak dikasih (ducting), begitu kenal sekalipun dicas mahal," ucap Rudiantara saat ditemui di rumah dinas di Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Juamt (18/10).


Padahal menurutnya Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan tempat bagi operator untuk menaruh kabel di gedung-gedung.

Peran Pemda untuk memfasilitasi sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Rudiantara mengatakan hal itu sebagai fasilitas penting yang harus ada di setiap gedung.

"Gedung itu mandatory menyediakan ducting untuk operator. Cek di Singapura," ujarnya.

Sementara menurutnya para Pemda menginginkan operator membangun jaringan telekomunikasi di kotanya. Tetapi mereka tidak menyiapkan fasilitas bagi operator menaruh kabel di gedung-gedung.

"Mereka minta saya mendorong operator untuk membangun tapi mereka tidak membangun fasilitas. Saya bilang kalau tidak bangun fasilitas ya buat apa saya suruh operator suruh bangun tempat Anda," ucapnya.
"Inginnya orang bangun BTS tapi fasilitasnya di susah-susahin suruh bayar mahal. Harusnya itu diperlakukan sebagai fasilitas esensial."

Sebaliknya, hal tersebut justru menjadi nilai tambah bagi pembangun jaringan telekomunikasi di area timur.

Pemda di area Indonesia timur seperti Papua justru lebih kooperatif mendukung pembangunan jaringan telekomunikasi.

"Memfasilitasi karena mereka benar benar ingin sinyal, di beberapa lokasi kota-kota malah kebalik pikirannya," ucapnya.

Sumber:CNNIndonesia.com

Share:

Read More

Bendungan Jebol di Siberia Tewaskan 13 Orang

Jakarta, CNN Indonesia -- Sedikitnya 13 orang tewas dan puluhan orang lainnya hilang setelah bendungan di sebuah tambang emas di Siberia jebol.  Bencana terjadi setelah bendungan di Sungai Seiba di wilayah Siberia di Krasnoyarsk meledak dan membanjiri beberapa daerah tempat tinggal para korban tinggal.

Pihak berwenang di Rusia mengatakan bencana kemungkinan disebabkan oleh pelanggaran aturan keselamatan dalam pembangunan bendungan tersebut.

Penyelidik menyatakan telah membuka penyelidikan untuk mengungkap pelanggaran aturan keselamatan tersebut.

"Bendungan itu dibangun dengan melanggar setiap norma tunggal," kata kepala pemerintah setempat, Yury Lapshin seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/10).

Bendungan itu milik perusahaan induk Sibzoloto. Sejauh ini perusahaan belum mengeluarkan komentar atas insiden tersebut.

Dalam pernyataan terpisah, pemerintah daerah di Krasnoyarsk mengatakan 12 orang telah tewas dan 13 lainnya hilang akibat kejadian tersebut. Sementara itu, 14 orang lainnya dirawat di rumah sakit, dan tiga dari mereka berada dalam kondisi serius.
Kecelakaan maut relatif umum terjadi di Rusia. Kecelakaan terjadi karena karena peraturan keselamatan yang lemah, manajemen yang buruk, dan infrastruktur era Soviet.
Pada 2009, 75 orang tewas dalam banjir besar di pembangkit listrik tenaga air terbesar Rusia di wilayah Khakassia, Siberia.

Sumber:CNNIndonesia.com

Share:

Read More

Menhub Akui Masih Banyak PR Pembangunan Infrastruktur

Kemenhub juga telah membangun LRT Palembang yang beroperasi pada Agustus 2018. Per Juli 2019, LRT Palembang telah mengangkut 2,11 juta orang penumpang dengan rata-rata penumpang 6.134 orang per hari.

"Angkutan massal kami akan tingkatkan okupansinya menjadi 60 persen-80 persen seperti Tokyo dan Singapura," ujar Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga belum merampungkan target pembangunan bandar udara (bandara) sebanyak 15 bandara dalam kurun waktu 5 tahun. Pada 2019, pemerintah baru meresmikan 10 bandara sedangkan 5 bandara lainnya masih dalam proses pembangunan.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Sebanyak 10 bandara yang telah resmi beroperasi meliputi Bandara Letung-Anambas, Bandara Namniwel, Bandara Miangas, Bandara Morowali, Bandara Werur, Bandara Maratua, Bandara Koroway Batu, Bandara Kertajati, Bandara Samarinda Baru, dan Bandara Tebelian.

Sedangkan 5 bandara yang masih dalam proses meliputi Bandara Siau, Tambelan, Muara Teweh, Bandara Buntukunik, dan Bandara Pantar.

"Bandara Pantar dan Teweh sudah selesai dibangun, siap diresmikan," kata Budi.

Lalu, pemerintah juga masih memiliki pekerjaan terkait penurunan disparitas harga melalui tol laut. Meski pemerintah telah menyediakan 18 rute tol laut, namun Menhub bilang kualitasnya masih berpotensi ditingkatkan.

"Tol laut akan kami tingkatkan dengan kualitas yang lebih baik untuk mengangkut sapi dan daging. Kami juga upayakan angkut ikan untuk langsung ekspor," tuturnya.

Untuk melengkapi tol laut, pemerintah juga membangun dan mengembangkan pelabuhan non komersial sebanyak 118 pelabuhan, diantaranya pengembangan Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Kemenhub juga masih memiliki pekerjaan rumah yaitu menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub internasional. Dengan menjadi hub internasional, perdagangan ke luar negeri dari Indonesia dapat dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Arus bongkar muat (troughput) petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2018 yang mencapai 7,5 juta TEUs diharapkan dapat terus bertambah menjadi 8 juta hingga 12 juta TEUs di tahun 2019," ujarnya.


Pemerintah juga masih harus mengejar target pembangunan jalur kereta api. Hingga Juni 2019, Kemenhub mencatat telah membangun 811,19 kilometer (Km) dari target 853,47 Km. Ia mengklaim pembangunan ini jalur kereta api mampu meningkatkan frekuensi dan kapasitas angkut kereta api sehingga jumlah penumpang meningkat.

"DDT lama karena window time hanya 3 jam -4 jam, jadi tidak mungkin kami kebut dengan kecepatan penuh tapi kami sudah proyeksikan 2021 selesai," tutup Budi.

Sumber:CNNIndonesia.com

Share:

Read More

Bank Mandiri Siap Kucurkan Pembiayaan Infrastruktur Ibu Kota Baru

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memastikan pihaknya bakal terlibat dalam pembiayaan proyek infrastruktur di lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan menjelaskan, kepastian tersebut diperoleh karena perseroan merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Terkait rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan jelas kami akan berpartisipasi karena kami pelat merah, karena itu kami juga pasti akan bangun juga kantor perwakilan Bank Mandiri di lokasi ibu kota baru," kata Panji di Gedung Menara Mandiri, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.

Kendati memastikan bakal terlibat dalam pembiayaan proyek, Bank Mandiri masih menunggu kepastian rencana tata ruang dan lokasi yang tepat untuk ibu kota baru di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Selain itu, Bank Mandiri juga masih perlu melihat perkembangan lebih lanjut kebijakan pemindahan ibu kota.

Panji mengatakan, keterlibatan Bank Mandiri dalam pembiayaan infrastruktur ibu kota baru tersebut sekaligus membuka peluang memberikan pinjaman atau kredit. Khususnya, untuk pembiayaan properti, termasuk gedung, apartemen, jalan dan juga jaringan telekomunikasi.

"Kami bisa berfungsi sebagai lender kreditur, jadi itu akan terbuka peluang bisnis buat Bank Mandiri sebagai krediturnya," kata Panji.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut digelar di Istana Negara dan disiarkan langsung melalui platform YouTube oleh akun resmi Sekretariat Kabinet.

"Kaltim cenderung minim risiko bencana baik kebakaran hutan maupun gempa, lokasi juga strategis, berada di tengah Indonesia, dekat wilayah kota yang sudah berkembang," kata Jokowi dalam pengumuman ibu kota baru di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Menunggu Undang-undang

TEMPO.CO, Jakarta – Proyek pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru belum akan dilaksanakan sebelum undang-undang tentang pemindahan pusat negara itu terbit. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono, memastikan kementeriannya akan patuh terhadap aturan.

“Kita ikutin aturannya. Ini sudah masa depan, jadi enggak bisa grusa-grusu,”ujar Basuki di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

Beleid yang dimaksud ialah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Revisi beleid yang di dalamnya mengundangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan itu sedang diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif.

Basuki mengatakan kementerian akan membuat kajian pembangunan ibu kota negara (IKN) setelah revisi undang-undang disahkan. Meski begitu, ia memastikan pembuatan masterplan dan desain rancang bangun infrastruktur tak bakal menunggu beleid. “Kan saya tidak bisa menunggu setelah beres semua baru desain. Akhir tahun ini harus ada set plan-nya,”ujarnya.

Berdasarkan pembabakan waktu yang disusun Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN, desain rancang bangun dan masterplan akan digarap mulai 2019 hingga 2020. Sedangkan peletakan batu pertama dan proyek pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru dijadwalkan berjalan mulai semester kedua 2020.

Menurut Basuki, proyek pengerjaan infrastruktur akan diawali dengan pembangunan jalan, seperti jalan non-tol di dalam kota. Pembangunan akses jalan penghubung menuju bandara dan pelabuhan juga bakal menjadi prioritas. “Namun, pembebasan lahannya nanti di ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional),” katanya. 

Pemerintah merencanakan pembangunan IKN membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Sebagai uang muka untuk pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru, Kementerian PUPR membutuhkan dana awal sebesar Rp 865 milar.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

APJII Minta Infrastruktur Internet Ibu Kota Baru Dibangun

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza menilai kebijakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus diikuti dengan infrastruktur internet yang selaras dengan kebijakan itu.

"Saat ini infrastruktur internet di Kaltim tentu saja sudah ada, walaupun belum seperti Jakarta. Dengan adanya rencana ibu kota baru tersebut, tentu saja infrastruktur internet harus dibangun selaras dengan perencanaan pemerintah tersebut," kata Jamalul sebagaimana dikutip Antara, Kamis, 29 Agustus 2019.

Dia memandang salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memperpanjang Palapa Ring sehingga seluruh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dapat berdampingan melayani ibu kota baru.

Dia melihat, secara umum, kondisi internet di Pulau Kalimantan cukup baik karena berdasarkan hasil survei nasional APJII yang dirilis pertengahan 2019, pengguna internet Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dari total 264,16 juta penduduk.

"Jumlah ini setara 64,8 persen terhadap populasi, naik sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah 171 juta jiwa itu, sebanyak 9 persen pengguna berada di Pulau Kalimantan," kata Jamalul.

Dari angka 9 persen itu, Kalimantan Barat menyumbang 2,1 persen; Kalimantan Timur 1,6 persen; Kalimantan Selatan 1,5 persen; Kalimantan Tengah 0,9 persen; dan Kalimantan Utara 0,3 persen.

Oleh karena itu, sambung Jamalul, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur adalah dua provinsi besar pengguna internet di Kalimantan.

Jamalul meyakini perusahaan internet dan operator telekomunikasi akan melihat hal itu peluang karena dengan adanya aktivitas baru, khususnya pemerintahan, maka trafik telekomunikasi akan meningkat.

"Dengan demikian, para operator telekomunikasi dan perusahaan internet akan melihat ini sebagai potensi pendapatan, maka mereka akan melakukan penggelaran infrastruktur baru," tutup dia.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More