ESDM Siapkan Infrastruktur Kelistrikan Ibu Kota Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasus Jonan mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terkait pemetaan wilayah untuk tata ruang serta kesiapan infrastruktur energi, khususnya ketenagalistrikan di lokasi tersebut.

“Jadi kami juga sudah mulai mempersiapkan bersama Bappenas. Ada dua dari Kementerian ESDM yang akan mendukung Bappenas untuk persiapan. Satu, dari Badan Geologi untuk masalah topografi, studi tanah, air, cekungan air tanah dan sebagainya. Yang kedua tentang kelistrikan, jadi tinggal dirunding," tutur Jonan melalui keterangan tertulis diterima Jumat, 30 Agustus 2019.

Menurut Jonan, data dan informasi kebumian menjadi aspek penting dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Ia menuturkan, rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sudah ada maupun yang akan disusun.

Pasokan listrik di wilayah tersebut juga akan dapat dipenuhi dengan baik. Jonan mengungkapkan, saat ini PT PLN (Persero) sudah dapat melakukan pemasangan listrik dalam jumlah yang besar.

“Tiap tahun juga sambung listrik, memasang listrik besar sekali 1 juta hingga 1,5 juta sambungan, jadi tidak masalah," ucapnya.

Jumlah ini didasarkan pada rencana jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut dipindah ke ibu kota baru. "Tidak ada masalah (untuk pasokan listrik), karena yang pindah misalnya tahap pertama kira-kira 200 ribu ASN, dikali 5 orang (satu keluarga) sudah satu juta. Jadi kalau dipindah sampai sekitar 250 ribu atau 500 ribu rumah tangga mestinya (pasokan listrik) tidak ada masalah," kata Jonan.

EKO WAHYUDI

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Ridwan Kamil: Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Daerah

INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, melakukan grounbreaking pembangunan dua fly over di Bandung, Selasa, 3 September 2019. Kedua fly over tersebut masing-masing berada di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi, Bandung.

Selain itu, Ridwan Kamil juga menandatangani prasasti peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fly over di salah satu ruas jalan di Kota Sukabumi.

Usai acara, Ridwan Kamil mengatakan pembangunan fly over merupakan salah satu cara Pemprov Jabar memfasilitasi kebutuhan infrastruktur transportasi di daerah perkotaan.

"Kami  bersikap adil terhadap semua kota dan kabupaten, yang sifatnya kota cenderung kebutuhannya adalah infrastruktur lalu lintas. Kalau kabupaten kebutuhan infrastrukturnya rata-rata pertanian, perikanan, penataan pariwisata daerah," kata Emil.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. "Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan daerah, Kota Bandung butuhnya apa kita yang menyesuaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengungkapkan rasa bahagianya atas pembangunan dua fly over di Kota Bandung. "Karena APBD Kota Bandung tidak akan mampu kalau membangun infrastruktur-infrastruktur besar," katanya.

Pembangunan fly over Jalan Jakarta dan Jalan Laswi dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun pada tahun ini, sedangkan tahap kedua akan dibangun pada 2020. Pembangunan tahap pertama fly over Jalan Laswi, sepanjang 520 meter menelan anggaran Rp 35,9 miliar, sementara untuk fly over Jalan Jakarta, sepanjang 500 meter, menelan anggaran Rp 42 miliar.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

PUPR: Rantai Pasok Pembangunan Infrastruktur Masih Jadi Kendala

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin menilai penyelenggaraan rantai pasok dalam mendukung pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kendala dalam lima tahun ke depan.

"Kendalanya, supply chain masih dianggap bukan hal penting, padahal harus efisien karena melibatkan partisipasi banyak kalangan," ujar Syarif di Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Ia mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam membangun rantai pasok sumber daya konstruksi, yakni bertanggung jawab atas peningkatan kualitas material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri serta peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

Ia menambahkan di era industri 4.0, Kementerian PUPR menerapkan digitalisasi pada rantai pasok material dan peralatan konstruksi agar efisien. Dengan begitu rantai pasok menjadi lebih transparansi.

"Dalam 4.0 intinya adalah mengintegrasikan dalam big data jadi semua orang menggunakan data yang sama sehingga bekerja lebih akurat termasuk di dalamnya pekerja bersertifikasi," katanya.

Menurut dia, digitalisasi tersebut akan meningkatkan kecepatan dan kualitas pembangunan infrastruktur nasional dalam lima tahun ke depan.

Sementara peran sektor usaha bagi rantai pasok, lanjut dia, meliputi bahan bangunan atau material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja. Sedangkan asosiasi, duduk sebagai pengurus lembaga untuk memperjuangkan aspirasi pelaku usaha rantai pasok.

Dia mengemukakan bahwa peta keseimbangan pasokan dan permintaan material dan peralatan konstruksi pada 2019, Pulau Sumatera tercatat tidak mengalami defisit material dan peralatan konstruksi.

Sementara Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal buton, baja, serta beton pracetak dan prategang.

Defisit juga terjadi di Sulawesi yakni baja, beton pracetak dan prategang. Maluku dan Papua terjadi defisit aspal minyak, aspal buton, baja, beton pracetak dan prategang, serta alat berat dan konstruksi.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Huawei Kucurkan Rp 300 Miliar untuk Kembangkan Infrastruktur Data

TEMPO.CO, Shanghai - Perusahaan teknologi Huawei Technologies mengucurkan anggaran senilai 150 juta yuan atau sekitar Rp 300 miliar dalam pengembangan ekosistem infrastruktur data yang disebut GaussDB.

"Data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah mengubah cara kita bekerja dan hidup saat ini. Keduanya telah berkembang menjadi pendorong produktivitas," kata Direktur Eksekutif Dewan Strategi dan Pemasaran Teknologi Komunikasi dan Informatika Huawei David Wang dalam ajang Huawei Connect 2019 di Shanghai, Cina, Jumat, 20 September 2019.

Huawei, lanjut David Wang, juga telah mengembangkan industri berbasis data itu dengan membuka GaussDB yang bekerja sama dengan sejumlah universitas di Cina.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan para pelanggan, mitra, dan universitas untuk membangun sebuah ekosistem yang sejalan dan terbuka sehingga menguntungkan semua pihak dan mengantarkan kesuksesan bisnis," katanya.

Kucuran anggaran itu akan diberikan kepada mitra riset dan universitas dalam bentuk pelatihan dan program magang terkait GaussDB.

Wang menjelaskan universitas yang diajak kerja sama dalam pembangunan sepuluh laboratorium inovasi GaussDB antara lain East China Normal University (ECNU), Wuhan University, Chongqing University of Posts and Telecommunications, dan National Engineering Laboratory for Big Data Software of the Tsinghua University.

Selain itu, Huawei juga berkolaborasi dengan mitra industri untuk membangun ekosistem data berbasis prosesor Kunpeng yang mendukung skenario komputasi kompleks.

Perusahaan yang berbasis di Shenzhen itu, dalam Huawei Connect 2019, mulai serius menggarap pasar komputasi dengan peluncuran empat strategi komputasi setelah populer dalam industri infrastruktur telekomunikasi.

Huawei Connect 2019 berlangsung di area pameran Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center serta Shanghai Expo Center pada 18-20 September 2019 dengan fokus pada tren kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Dana Tambahan Infrastruktur di Papua 2020 Naik Jadi Rp 2,85 T

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati sejumlah alokasi transfer ke daerah pada Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 atau RUU APBN 2020. Salah satu kesepakatannya yaitu dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

“Sebesar Rp 4,68 triliun,” kata Koordinator Panitia Kerja Transfer ke Daerah RUU APBN 2020 Teuku Riefky Harsya dalam rapat antara pemerintah dan Banggar DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 23 September 2019. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Setelah ini, RUU APBN 2020 akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disepakati menjadi UU.

Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Partai Demokrat tersebut merinci, bagian dana tambahan infrastruktur yang akan diterima Papua pada 2020 akan mencapai Rp 2,85 triliun. Sementara Papua Barat akan mendapat alokasi dana tambahan sebesar Rp 1,82 triliun.

Alokasi dana tambahan infrastruktur tahun depan untuk masyarakat Papua ini meningkat dibandingkan tahun 2019. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019, dana tambahan infrastruktur untuk Papua hanya sebesar Rp 4,26 triliun. Artinya, terjadi kenaikan hingga Rp 420 miliar pada tahun depan.

Sementara jika dirinci, dana tambahan untuk Papua pada 2019 adalah sebesar Rp 2,82 triliun. Sementara untuk Papua Barat sebesar Rp 1,44 triliun. Sehingga, dana tambahan infrastruktur untuk kedua daerah bertambah, masing-masing Rp 30 miliar dan Rp 380 miliar.

Sementara itu pada 2020, pemerintah juga akan menggelontorkan dana otonomi khusus bagi masyarakat Pulau Papua sebesar Rp 8,374 triliun. Angka ini naik tipis Rp 17 miliar sebesar dari tahun 2019 yang sebesar Rp 8.357 triliun.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

PUPR Sebut Modal Awal Infrastruktur Ibu Kota Baru Rp 500 M

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan modal awal untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru adalah sebesar Rp 400-500 miliar.

"Itu untuk uang muka," ujar Basuki di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. Adapun duit itu akan dipergunakan untuk membangun jalan, drainase, dan bendungan.

Basuki mengatakan duit itu akan diambil dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran alias DIPA. "Jadi bisa direvisi."

Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Baru bisa dilakukan paling cepat pada paruh kedua tahun depan. "Kalau mau tahun depan paling tidak di Semester II atau triwulan IV," ujar dia. 

Pasalnya, Basuki mengatakan pemerintah baru akan membuka sayembara untuk masterplan adalah pada awal bulan depan. Setelah itu, sayembara tersebut akan rampung pada Desember.  

Adapun finalisasi desain akan dilakukan selama enam bulan setelah sayembara selesai. "Jadi paling cepat pada semester 2 baru lelang," ujar Basuki. Infrastruktur yang akan dibangun terlebih dahulu adalah jalan, drainase, dan bendungan.

Basuki mengatakan pembangunan itu masih menunggu rampungnya Undang-undang Ibu Kota Baru. Saat ini, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan nasional sudah menyiapkan naskah akademis sehingga ihwal pemindahan ibu kota bisa dibahas pada Periode Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. "Saat ini kan sudah ada Pansusnua," ujar dia.

Sebelumnya, Basuki mengatakan pemerintah menyiapkan sayembara atau lomba untuk mencari desain kawasan ibu kota baru yang sudah diputuskan di wilayah Kalimantan Timur. "Kami lakukan sayembara untuk memperoleh ide," kata dia saat mengikuti Rapat Kerja dengan Pansus Pemindahan Ibu kota Negara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu. 25 September 2019.

Basuki memastikan upaya ini dicetuskan agar masyarakat luas, terutama ahli dalam bidang arsitektur, perencanaan dan perancangan kota, dapat berpartisipasi dalam perumusan wilayah dan tata ruang ibu kota baru.

Ia juga menjamin para pemenang mempunyai kualitas dalam membuat desain karena para juri merupakan profesional dalam bidang masing-masing.

Sebanyak 11 juri terpilih mewakili milenial merupakan praktisi urban design, ahli arsitektur, ahli planologi hingga ahli lainnya dalam bidang terkait. "Kita tidak ingin sekedar membangun kota, tapi ini adalah momen membangun ibu kota. Kita ingin kota ini berisi work of talents," kata Basuki.

Ia menjelaskan masa pendaftaran sayembara mulai pada 2-11 Oktober 2019. Setelah itu, pelaksanaan sayembara berlangsung pada 11 Oktober-22 Desember 2019.

Pengumuman dan penetapan pemenang sayembara nasional ini akan dilakukan pada 23 Desember 2019. Setelah pengumuman pemenang maka proses penyusunan urban design akan dilakukan pada 1 Januari-31 Agustus 2020.

Kemudian pengayaan rancangan kota hasil sayembara oleh ahli internasional akan dilakukan 1 April-31 Agustus 2019. "Tiga karya terbaik akan dikolaborasikan menjadi basic design untuk pengembangan lebih lanjut," ujar Basuki.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Paling Cepat Akhir 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bisa dilakukan paling cepat pada paruh kedua tahun depan. 

"Kalau mau tahun depan paling tidak di Semester II atau triwulan IV," ujar Basuki di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

Musababnya, Basuki mengatakan, pemerintah baru akan membuka sayembara untuk masterplan pada awal bulan depan. Sayembara tersebut diprediksi baru akan rampung pada Desember.

Adapun finalisasi desain akan dilakukan selama enam bulan setelah sayembara selesai. "Jadi paling cepat pada semester 2 baru mulai lelang," ujar Basuki. Infrastruktur yang akan dibangun terlebih dahulu adalah jalan, drainase, dan bendungan.

Basuki mengatakan pembangunan itu pun masih menunggu rampungnya Undang-undang ibu kota baru. Saat ini, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sudah menyiapkan naskah akademis sehingga pemindahan ibu kota bisa dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat periode baru. "Saat ini kan sudah ada Pansusnya," ujar dia.

Sebelumnya, Basuki mengatakan pemerintah menyiapkan sayembara atau lomba untuk mencari desain kawasan ibu kota baru yang sudah diputuskan di wilayah Kalimantan Timur. "Kami lakukan sayembara untuk memperoleh ide," kata dia saat mengikuti Rapat Kerja dengan Pansus Pemindahan Ibu kota Negara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 September 2019.

Basuki memastikan upaya ini dicetuskan agar masyarakat luas, terutama ahli dalam bidang arsitektur, perencanaan dan perancangan kota, dapat berpartisipasi dalam perumusan wilayah dan tata ruang ibu kota baru. Ia juga menjamin pemenang mempunyai kualitas dalam membuat desain karena para juri merupakan profesional dalam bidang masing-masing.

Sebanyak 11 juri terpilih mewakili milenial merupakan praktisi urban design, ahli arsitektur, ahli planologi hingga ahli lainnya dalam bidang terkait. "Kita tidak ingin sekedar membangun kota, tapi ini adalah momen membangun ibu kota. Kita ingin kota ini berisi work of talents," kata Basuki.

Masa pendaftaran sayembara masterplan ibu kota baru dimulai pada 2-11 Oktober 2019. Setelah itu, pelaksanaan sayembara berlangsung pada 11 Oktober-22 Desember 2019.

Pengumuman dan penetapan pemenang sayembara nasional ini akan dilakukan pada 23 Desember 2019. Setelah pengumuman pemenang maka proses penyusunan urban design akan dilakukan pada 1 Januari-31 Agustus 2020.

Kemudian pengayaan rancangan ibu kota baru hasil sayembara oleh ahli internasional akan dilakukan 1 April-31 Agustus 2019. "Tiga karya terbaik akan dikolaborasikan menjadi basic design untuk pengembangan lebih lanjut," ujar Basuki.

CAESAR AKBAR | ANTARA

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More